Memantapkan Kebijaksanaan Ekonomi Nasional Guna Mengantisipasi Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional

A. Pendahuluan
Krisis ekonomi sejak tahun 1998 bagi Indonesia hingga Kini rasanya masih belum pulih, kemudian tertimpa Ketidakstabilan ekonomi global dunia 2008 yang berdampak pada energi dan pangan. Hal ini, membuat langkah kebijakan ekonomi Indonesia semakin tertatih. Kebijakan Indonesia yang secara nyata mengadopsi ekonomi liberal, terkena dampak tersebut secara langsung karena berada dalam pusaran bisnis global. Ketidakmampuan keluar dari krisis hingga kini, membuat Indonesia lemah dalam persaingan pertumbuhan industri baru di Asia, sehingga menempatkannya sebagai tempat kurang diminati investor.
Pengaruh terbesar dalam mengokohkan dan menentukan kebijaksanaan ekonomi nasional selain politik adalah faktor kelembagaan (termasuk perangkat perundang-undangan dan hukum) dan kemampuan atau kapasitas (capacity). semua faktor tersebut mempengaruhi pengembangan kebijakan (policy development), yang kemudian ikut menetapkan agenda, membentuk pola serta mewarnai pelaksanaan program pemulihan ekonomi. Peluang tersebut dilihat oleh pemerintah dengan memformulasikannya kebijakan ke arah pengembangan usaha tersebut melalui berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, meskipun hal tersebut penuh dengan pro kontra.
Kebijakan ekonomi luar negeri yang digunakan oleh hampir seluruh bangsa di dunia ketiga, terasa tidak memiliki kemampuan untuk bangkit bahkan bersinergi secara baik dengan mekanisme bisnis global, diakibatkan berbagai keterbatasan yang dialami dunia usaha dan pemerintahan yang ada, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Margaret Teacher kepada dunia tentang globalisasi tentang TINA (There Is No Alternative).

B. Kata kunci:
KK 1: Memantapkan Kebijaksanaan Ekonomi Nasional
KK 2: Mengantisipasi Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis
KK 3: Memperkokoh Ketahanan Nasional

C. Pokok Permasalahan
Bagaimana Memantapkan Kebijaksanaan Ekonomi Nasional Guna Mengantisipasi Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional?.
1. Pemantapan Kebijaksanaan Ekonomi Nasional merupakan perwujudan dari pengembangan potensi bangsa yang dapat memberikan daya tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pengaruh sistem lain, melalui elaborasi secara mendasar pada penguatan sistem politik yang demokratis dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan penyelenggaraan ekonomi nasional dalam bentuk aturan, dan pendekatan-pendekatan serta memberikan kesempatan pada komponen bangsa yang berkompeten untuk menyelenggarakan berbagai aktifitas ekonomi terutama yang memiliki dampak atau pengaruh baik secara langsung ataupun tidak terhadap ekonomi masyarakat secara siginifikan sehingga menjadi design yang sesuai kebutuhan lokal tetapi mampu berkompetisi dengan mekanisme global sehingga dapat mendukung lahirnya ketahanan nasional yang kokoh.
2. Mengantisipasi dampak Perkembangan Lingkungan Strategi harus dipandang sebagai kondisi dinamis yang mesti dilihat sebagai tantangan, sehingga mampu dibangun sistem sinergis dan bahkan mampu memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai peluang tanpa harus khawatir dari intervensi sistem lain (xenophopia) atas ketahanan bangsa. Keadaan semacam ini, akan mampu diatasi ketika sebuah bangsa memiliki kesiapan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan ketahanan bangsa sebagai sebuah kekuatan utama membangun dan meningkatkan ketahanan nasionalnya. Perkembangan ekonomi merupakan gambaran keberhasilan bangsa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberpihakan atas kecendrungan umum sistem ekonomi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dalam sebuah proses ekonomi merupakan kebijakan ekonomi nasional yang dibangun dari konstruksi konstitusi (pancasila dan UUD 1945) dengan melihat kepentingan ketahanan bangsa, meskipun mendapat tantangan yang begitu kuat dari sistem ekonomi lain yang lebih besar.
3. Ketahanan Nasional adalah seluruh aspek kehidupan nasional yang berisi kemampuan keuletan dan ketangguhan sebagai implementasi dari kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasim tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga dimungkinkan mencapai tujuan nasional. Kemanusiaan (HAM), solidaritas, liberalisme dan sebagainya merupakan modus yang membawa konsepsi ketahanan nasional menjadi ‘kabur’ sehingga berpotensi melahirkan resistensi atas daya tangkal negara menjadi lemah.
Kebijakan ekonomi yang tepat melalui mekanisme dan ketentuan yang mendasari yang terintegrasi sebagai sebuah sistem yang mengedepankan kemandirian adalah “modal” dalam upaya menanggulangi dampak strategis yang ada sebagai kondisi dinamis yang sulit diprediksi yang dapat mempengaruhi atmosfir ketahanan kebangsaan Indonesia.

C. Pokok-Pokok Persoalan
Memantapkan Kebijaksanaan Ekonomi Nasional Guna Mengantisipasi Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional saat ini, ditandai dengan persoalan-persoalan sebagai berikut:
a. Kesinambungan kebijakan ekonomi nasional tidak berjalan.
b. Rendahnya daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak ekonomi global.
c. Lemahnya kualitas sumber daya pelaku ekonomi.
d. Masih maraknya budaya KKN dalam mekanisme bisnis ekonomi.

D. Pokok-Pokok Pemecahan Masalah
1. Kebijaksanaan
Terwujudnya pemantapan kebijaksanaan ekonomi nasional melalui; kesinambungan kebijakan ekonomi nasional, peningkatan daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak ekonomi global, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi nasional, pemberantasan budaya KKN dalam mekanisme bisnis/ ekonomi guna mengantisipasi dampak perkembangan lingkungan strategis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.
2. Strategi yang dilakukan, dengan:
a. Melaksanakan Kebijakan ekonomi nasional yang berkesinambungan untuk adanya konsistensi dalam pengembangan kebijakan ekonomi dari masa ke masa, dari ketentuan yang satu dengan lainnya dari rezim pemerintahan yang satu dengan lainnya sehingga menjadi karakter khas sistem ekonomi nasional yang dimiliki bangsa Indonesia yang dilihat secara utuh.
b. Membangun kekuatan daya tahan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme pasar global dalam artian bahwa gejolak ekonomi global (turbulance) yang sering terjadi harus dapat ditangkal oleh kekuatan ekonomi nasional sehingga tidak terlalu mempengaruhi perkonomian nasional, terutama pada tingkat kesejahteraan rakyat.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi nasional sehingga menghasilkan SDM pelaku ekonomi yang mampu berkompetisi dalam dan luar negeri, baik di bidang produksi, penentuan harga produksi, distribusi barang dan jasa, serta promosi. Dengan demikian diharapkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM pelaku ekonomi.
d. Pemberantasan budaya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam mekanisme bisnis ekonomi adalah dikukuhkannya komitmen dalam membangun pondasi kehidupan kebangsaan secara adil dan konsekwen yang ditetapkan oleh mekanisme etis dan ketentuan perundangan yang ada. Budaya KKN harus bisa diberantas sebagai salah satu prasyarat kesinambungan kebijaksanaan ekonomi nasional, pembangunan daya tahan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi nasional.

3. Upaya
a. Melaksanakan Kebijakan ekonomi nasional yang berkesinambungan, diupayakan dengan
1) Pemerintah dan Legislatif menetapkan arah kebijkasanaan ekonomi nasional jangka panjang melalui peraturan perundang-undangan.
2) Pemerintah, legislatif dan dunia usaha melakukan Perbaikan iklim investasi termasuk infrastruktur yang mendukungnya.
3) Pemeriintah, perguruan tinggi dan pengusaha nasional senantiasa melakukan pengkajian atas strategi dan hasil perkembangan yang dicapai dalam pertumbuhan ekonomi dan diumumkan kepada publik sebagai sebuah langkah keberhasilan ataupun kemajuan kepada masyarakat untuk dilakukan koreksi atas kebijakan tersebut.
4) Pemerintah dan pengusaha nasional membentuk sebuah pelembagaan yang menjadi mekanisme kerja sama yang mendorong produksi dalam negeri untuk dapat bersaing dan berkompetisi dalam pengusaan pasar lokal Indonesia.
5) Pemerintah Membangun kebijakan ekonomi dengan mengedepankan pendampingan pada kualitas, orientasi pasar dan penggunaan bahan baku lokal
6) Pemerintah dan pengusaha nasional mengintensivekan komunikasi dan dialog mengenai arah dan kondisi pengembangan ekonomi yang akan dilakukan

b. Membangun kekuatan daya tahan ekonomi nasional, pada strategi ini dilakukan upaya dengan:
1) Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan cara menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, meningkatkan cadangan devisa.
2) Pemerintah melakukan pembenahan dan pengelolaan atas Institusi yang dapat berkontribusi buruk pada daya saing dan kekuatan ekonomi Indonesia.
3) Pemerintah melakukan berbagai peninjauan dan pengetatan atas persyaratan terhadap mekanisme bisnis internasional yang cenderung lebih eksploitative sehingga dapat lebih seimbang untuk kebutuhan ekonomi nasional.
4) Pemerintah menghentikan penjualan dan pengalihan pengelolaan perusahaan nasional kepada pengusaha asing dengan alasan apapun dan lebih mengedepankan pengelolaan oleh pengusaha swasta nasional.
5) Pemerintah, perbankan, NGO, secara simultan mendorong lahirnya pengembangan kewirausahaan kepada masyarakat sehigga mengurangi ketergantungan terhadap kemampuan sumber daya alam.
6) Pemerintah mengembangkan sistem penjaminan terhadap sistem produksi pertanian dan ekonomi mikro yang secara umum ditekuni masyarakat.
7) Pemerintah terus mengembangkan dan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kekuatan ekonomi kerakyatan semakin mantap.

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi nasional Pelaku ekonomi nasional dan pemerintah memberikan standarisasi dan peningkatan produksinya serta daya saing dan produktivitas yang maksimal.
1) Pemerintah mengembangkan kegiatan dan program/diklat yang berorientasi pada Perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitive dalam pengelolaan bisnis dan ekonomi level global yang tangguh.
2) Pemerintah dan legislatif didukung oleh pengusaha nasional membangun berbagai Kondisi infrastruktur yang memungkinkan iklim ekonomi nasional dapat tumbuh secara maksimal.
3) Pemerintah melakukan pembenahan atas kinerja lembaga pemerintahan dalam pelayanan pengelolaan investasi di Indonesia dengan memperpendek waktu dan sistem pengurusan yang memakan waktu lama serta berbelit-belit dalam pengurusannya.
4) Pemerintah mengawasi secara ketat pembinaan untuk mempertahankan kualitas dan tingkat kompetitive produk ekonomi Indonesia atas bangsa lain dengan riset pasar yang berkesinambungan.

d. Pemberantasan budaya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam mekanisme bisnis ekonomi
1) Pemerintah harus lebih giat dan intens untuk mengembangkan serta melaksanakan reformasi dalam tubuh pengelolaan pemerintahan yang menjadi salah satu komponen vital yang menentukan tercapainya target yang diinginkan.
2) Pemerintah mengembangkan konsolidasi kepemimpinan nasional dengan melibatkan seluruh komponen pengelola pengusaha ekonomi nasional untuk secara intens diberikan wawasan kesadaran berbangsa sehingga tidak semata berorientasi proit semata, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
3) Pemerintah bekerja sama dengan media massa memberikan informasi secara intensive tentang para pelaku ekonomi yang terlibat KKN dan lembaga pemerintah terkait menerbitkan rekomendasi cekal kepada perorangan/perusahaan yang terlibat dalam KKN tersebut.
4) Pemerintah menyediakan penghargaan dan punishment kepada setiap institusi, perusahaan atau pribadi yang mendorong dihilangkannya mekanisme bisnis yang penuh dengan KKN.
Agustus 4th, 2008 at 01:28