PEMBANGUNAN EKONOMI GUNA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL
H. Achmad Yahya, SE.,MM
A. Pendahuluan
Terjadinya reformasi ditahun 1998 sebagai puncak dari implikasi kebijakan pada masa lalu dimana seluruh permasalahan saling terkait menjadi kondisi problematik yang sangat krusial. Kondisi klimaks tersebut, membawa terjadinya kekacauan pada sektor ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya masyarakat. Pelajaran yang diberikan masa kelam tersebut terhadap bangsa Indonesia sangat luar biasa besar dan penting, utamanya kepemimpinan nasional tentang pentingnya kebijakan nasional yang berpihak kepada ekonomi yang pro rakyat.
Keadaan ketahanan ekonomi masa tersebut, sangat kuat terguncang pada sektor makro ekonomi bahkan nyaris bergelimpangan, dimana dominasi biaya dan kebijakan ekonomi nasional selama ini berpihak. Meskipun pada kenyataannya bahwa krisis ekonomi yang telah terjadi di awal 1997 tidak berpengaruh terhadap usaha mikro ekonomi masyarakat dimana wilayah tersebut sesungguhnya menjadi sektor riel yang banyak digeluti oleh masyarakat.
Ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia mengalami citra unik dengan dua kondisi fenomena ekonomi yang berbeda pada sebuah tatanan sistem yang ada pada sebuah bangsa. Krisis ekonomi yang menghunjam usaha hulu dalam makro ekonomi menghilangkan kenyataan bahwa ekonomi sistem dunia dapat membawa seluruh masyarakat dunia pada kehidupan kesejahteraan yang setara. Modus ekonomi yang dikendalikan oleh sistem ekonomi nasional yang mengadopsi sistem ekonomi global nyaris tak dapat terkendali sehingga pada akhirnya effek balik yang ditimbulkan sebagai sebuah mekanisme kembali menjadi tanggungan negara. Pada posisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi bangsa sangat diorientasikan untuk berpihak kepada para kapitalis dan komitmen serta legitimasi yang ada pada tangan rakyat hanya dijadikan sebagai simbol semata.
Kondisi bertolak belakang yang terjadi pada masa tersebut dengan fenomena yang terjadi, dimana kesulitan yang dialami masyarakat kota, tidak dirasakan oleh para petani dan pengusaha ekonomi mikro. Keadaan utamanya diluar Pulau Jawa memperlihatkan kombinasi ekonomi tradisional yang mengikuti sistem pasar malah merasakan kegembiraan ketika dollar mengalami kenaikan atas mata uang Rupiah. Hal ini dalam konteks politik merupakan kondisi dramatik yang melemahkan landasan ideologi yang merupakan karakter dasar seorang individu untuk membangun kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan bangsa dan negara dalam memberikan sesuatu yang tidak dapat diperjuangkan secara sendiri.
Namun, krisis yang membawa berkah tersebut dapat menjelaskan beberapa hal; Pertama, dengan andalan pada sektor pertanian yang merupakan bahan baku dalam industri di dunia maju, maka harga barang produksi petani jika dilakukan dalam mekanisme global maka harga pasar dimanapun akan dihargai relatif sama dimana akan senantiasa sesuai harga pasar, ini tentunya akan mengangkat nilai barang produksi petani. Hal ini menggambarkan bahwa potensi dasar sebagai sebuah kekuatan telah dimiliki. Kedua bahwa terganggunya sistem ekonomi yang dikendalikan oleh sistem global dengan sangat cepat merusak keutuhan sistem ekonomi nasional. Kondisi ekonomiu Indonesia dalam perjalanannya, menempatkan salah satu modus ekonominya pada mekanisme pasar. Ini menggambarkan bahwa mesti terdapat sebuah karakter sistem ekonomi nasional yang secara utuh menunjukkan kekuatan dan kompetensi bangsa yang dapat mengakselerasikan karakter ketahanan ekonomi nasional dan keberlangsungan ekonomi global secara sinergis dan menguntungkan.
Liberalisasi ekonomi yang diproklamirkan oleh sistem bretton woods telah membawa mekanisme liberalisasi ekonomi yang menggantung pada sebuah perubahan interaksi manusia secara revolusioner dalam sistem globalisasi. Dominasi mekanisme pasar yang berorientasi pada privatisasi dan liberalisasi ekonomi, memaksa sistem ekonomi yang marginal dan tidak memiliki sosok yang baku, dengan serta merta akan terserap dan melebur dalam sistem pasar tersebut dikarenakan prinsip pragmatisme yang hadir pada mekanisme ekonomi klasik yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata.
Dampak dari hal tersebut, diakui sebagai model atau design yang saat ini memiliki pengaruh kuat, sehingga membawa berbagai pemerintahan didunia ke arah sistem ekonomi liberal ini, termasuk indonesia. Kebijakan yang memberikan kesempatan dan ruang terhadap campur tangan mekanisme luar untuk terlibat dalam pengelolaan sistem ekonomi dan pembangunan pemerintahan Republik Indonesia dari beberapa negara Funding, telah menjerumuskan pemerintahan Indonesia yang ketika itu dianggap sebagai cikal bakal salah satu raksasa ekonomi asia ternyata langsung collaps berganti menjadi penderitaan panjang bangsa Indonesia yang masih begitu terasa hingga kini.
Gambaran terakhir terhadap kondisi tersebut menujukkan bahwa butuh karakter dan perlakuan khusus yang semestinya tidak mencontoh secara utuh keberhasilan program pada sistem bangsa lain. Bangsa indonesia dengan ketergantungan pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat tentunya akan berbeda dengan bangsa manapun didunia meskipun dengan potensi utama yang sama disektor pertanian.
Tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional masyarakat yang disebut dengan ketahanan nasional.
Karakter kepemimpinan nasional akan menentukan kebijakan strategis yang berguna dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Untuk itu setiap kepemimpinan nasional memiliki gaya dan obsesi tersendiri dalam menuju tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain bahwa karakter atau gaya kepemimpinan (leadership style), yaitu kondisi/kemampuan pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filosofi, keterampilan dan sikapnya. Kemampuan yang lebih dkenal dengan gaya tersebut akan berbeda-beda dari manusia satu dengan lainnya atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.
Dalam konsep ketahanan nasional, keterkaitan antara ketahanan nasional terhadap pembangunan nasional, tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional, sebaliknya kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Secara implisit ketahanan nasional mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional berdasarkan nilai Pancasila, norma UUD 1945, dan Wawasan Nusantara .
Program pro rakyat yang dikembangkan pemerintah setiap saat, merupakan kebijakan yang meletakkan rakyat secara ideal pada pusaran utama kebijakan nasional. Ini merupakan wujud empiris dari bentuk pengukuhan ketahanan nasional yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai serangan langsung atas kemiskinan dan ketakberdayaan. Kebijakan tersebut merupakan pemahaman yang sesuai dengan pandangan akan pembangunan sebagai proses yang kompleks, untuk meningkatkan potensi sosial-ekonomi agar seterusnya dapat pula mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua pihak sehingga harus memperhitungkan aspek-aspek kebutuhan dasar, keadilan dan nilai-nilai sosial.
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya
Globalisasi sebagai sebuah realitas, membawa fenomena baru dalam sistem ekonomi sebuah negara. Sistem globalisasi ekonomi yang identik dengan sistem pasar, merupakan mekanisme perdagangan yang mengaburkan batas-batas negara (bordless state) utamanya melalui mekanisme jasa perbankan dan transinvestasi yang dikendalikan oleh pasar saham utamanya, Amerika Serikat, Jepang dan Eropah. Prinsip bisnis dengan model pasar bebas ini adalah model liberalisasi ekonomi yang mengedepankan kemampuan dan hak individu dalam ekonomi.
Sebagai salah satu bangsa yang memiliki daya tarik dalam konteks ekonomi, Indonesia adalah primadona yang diincar oleh banyak negara untuk dapat menguasai dan mengeksploitasinya. Keadaan tersebut, telah lama terjadi dimana ditandai dengan masuknya bangsa asing yang membutuhkan kekayaan alam yang terkandung dan terdapat di bumi Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa bahkan Jepang berupaya keras menjadi Nusantara sebagai wilayah koloni untuk dapat mendukung kemajuan dan kehidupan bangsa mereka, sebab negeri ini begitu menyediakan bahan baku yang tak terkira banyaknya yang dibutuhkan masyarakat mereka.
Nusantara telah sejak lama mengenal mekanisme perdagangan bebas atau dikenal dengan globalisasi saat ini. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 940 45’ Bujur Barat sampai 1410 05’ Bujur barat, dan dari 60 08’ Lintang Utara sampai 11015’ Lintang Selatan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari sabang di Aceh hingga Merauke di Papua . Secara historis geografis, semestinya komunitas bangsa di Indonesia telah terbiasa menghadapi dinamika pergaulan global beserta konsekwensi yang harus dihadapi sehingga secara natural akan memiliki sebuah sistem atau cara tersendiri dalam menghadapi tantangan eksploitasi mekanisme bangsa-bangsa lain didunia tersebut, Meskipun pada kenyataannya bahwa kebijakan nasional saat ini, sangat tergantung terhadap mekanisme global tersebut.
Dengan demikian menjadi benar pernyataan para ahli pembangunan utamanya Harrod Domar yang mengatakan bahwa salah satu cara bagi dunia yang terkebelakang untuk dapat maju adalah dengan mengembangkan potensi industri di negaranya, sebab tanpa itu, maka faktor substitusi bisnis akan tetap dikendalikan oleh uang dan teknologi. Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat sesuai karakter sosial ekonomi bangsa yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai kekuatan legitimasi yang mengukuhkan sistem ekonomi ala Indonesia yang merupakan sistem campuran dari berbagai sistem ekonomi yang ada, harus mampu eksis dan tidak tertelan oleh mekanisme pasar. Topangan Konsepsi ketahanan nasional merupakan karakter utama integrasi termasuk ekonomi sebagai sebuah bangsa. Keadaan yang dialami Indonesia saat ini, menghadirkan permasalahan akan:
a. Hilangnya bentuk moda ekonomi produksi yang pro rakyat dalam implementasi sistem ekonomi nasional di Indonesia
b. Lahirnya Kemiskinan, ketertinggalan sebagai kegagalan sistem ekonomi Nasional yang didominasi sistem liberal dan menafikkan pilar ekonomi bangsa.
c. Orientasi program pro rakyat yang tidak secara sinergis dilakoni dan dijalankan oleh seluruh komponen bangsa.
B. PEMBAHASAN
1. Privatisasi dan Liberalisasi Ekonomi di Indonesia
Terjadinya gejolak politik dengan maraknya gerakan massa untuk menentang upaya swastanisasi yang dilakukan terhadap perusahaan badan usaha milik negara merupakan kondisi yang terbangun sesuai dengan harapan nilai dasar liberalisme ekonomi dengan peletakan esensi moda produksi yang efektif dan efisien dimana negara sebagai sebuah institusi dilepaskan dari beban komersialisasi sehingga mampu menciptakan pelayanan yang maksimal terhadap rakyat.
Secara ideal hal tersebut merupakan kebenaran dari sisi lain, namun menjadi ironis ketika dilihat dalam konstruksi dasar ketentuan dasar bangsa Indonesia terutama pasal-pasal yang mengatur tentang demokrasi ekonomi di Indonesia. Para ahli ada yang menyebut bahwa sistem ekonomi indonesia adalah model campuran dengan kata lain penggabungan antara sistem liberal dan sosialis dimana dikemukakan yang membedakan dalam pelaksanaannya adalah kadarnya saja .
Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatsi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya .
Secara hakikat maka hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman;1996 bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan sebagai trigatra (geografi, sumber daya manusia dan sumber daya alam) sebagai modal dasar untuk meningkat kepada kondisi dinamik panca gatra (ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya). Dengan demikian ketahanan nasional itu sesungguhnya merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dimana seluruh keadaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya saling berinteraksi dalam mempertahankan eksistensinya
Perpaduan antara kedua gatra tersebut, yang diorientasikan untuk tujuan pembangunan ketahanan nasional akan dapat menjadi kombinasi yang utuh dalam membangun kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemampuan dan kapasitas kebangsaan yang terdapat dalam trigatra adalah sumber potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.
Dilihat dari sisi geografi maka potensi Indonesia yang berada pada posisi silang lintas pergaulan dunia global adalah hal yang secara de facto dan de jure menjadi posisi yang secara geopolitik yang sangat strategis. Akibatnya adalah bangsa Indonesia mau atau tidak harus terseret dalam arus perdagangan dunia dalam bentuk apapun juga bukan hanya dengan sistem pasar bebas saat ini. Kondisi geografi yang strategis tersebut, telah membawa Nusantara Indonesia menjadi daerah ”rebutan” bagi bangsa-bangsa di dunia seperti Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, Amerika Serikat, serta Jepang bahkan Uni Soviet dimasa jayanya. Perebutan tersebut hadir dalam berbagai bentuk perseteruan dan penguasaan baik pada: ideologi politik, ekonomi, mil dan militer dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa muara dari hal tersebut adalah dalam upaya mendapatkan keuntungan dan kekayaan dari potensi tersebut diatas.
Hadirnya liberalisasi yang mengedepankan aspek pengembangan ekonomi yang lebih individualistik dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai akibat dari pengaruh lingkungan global terhadap kehidupan ekonomi didaerah atau negara lain termasuk Indonesia telah menciptakan tantangan baru bagi penyelenggaraan sistem ekonomi ”tradisional’ yang secara rinci mempengaruhi perkembangan dan kondisi aktualisasi ketahanan ekonomi nasional yang dibangun dalam sendi kehidupan sosialitas masyarakat sebagai sebuah sistem.
Cara dan sarana yang dipakai dalam merebut pengaruh politik, menguasai sumber-sumber ekonomi dan mempengaruhi simpati dan pemikiran masyarakat. Yang merupakan tujuan dari kaum demokrat liberalis tersebut, yang menuntut peranan negara yang terbatas terhadap peranan swasta yang kuat terutama pada sektor bisnis serta membiarkan mekanisme pasar bekerja, melakukan deregulasi dengan mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokrasi perdagangan, dan mencabut atau menghilangkan tarif bagi perdagangan demi terjaminnya free trade.
Bagi kalangan ini, free trade adalah sistem yang dapat memberikan perlindungan dan keuntungan terhadap masyarakat menengah dan kecil. Meskipun pada kenyataannya tidaklah demikian, sebab dalam realitas yang ada pada proses pembangunan yang sangat ditentutakn oleh modal investasi dan teknologi, maka negara lain akan senantiasa tergantung akibatnya free trade menjadi ajang penguasaan pasar secara legal oleh kelompok dominan atau negara maju sehingga, fenomena fre trade menjadi persoalan.
Yang sangat tragis bagi masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia adalah banyak elite yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak karena terlanjur terperangkap oleh pemikiran Barat. Dalam bidang lain seperti sosial budaya, yang dikembangkan adalah mengupayakan adanya kebebasan pers yang luas dan liberalisasi kehidupan beragama yang berlebihan. Hal ini berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara terkait dengan tata nilai moral dan etika kebangsaan, sehingga pemikiran dan gaya hidup masyarakat tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi.
Semua hal tersebut diatas, berdampak bagi lunturnya jati diri bangsa yang selama ini menjunjung kehidupan yang relegius. Reformasi yang over load dengan desentralisasi yang berlebihan juga telah mendorong menguatnya rasa primordialisme atau semangat identitas kedaerahan yang mengancam bagi integrasi bangsa. Semangat desentralisasi daerah berlebihan justru menjadi pemicu konflik horizontal yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa. Apalagi semangat identitas kedaerahan tersebut pada dasarnya tidak disertai adanya kesiapan daerah (sumber daya manusia dan sumber pembiayaan) tersebut dalam menjalankan pemerintahan sendiri dan menghadapi kepentingan pertarungan ideologi dunia yang pluralistik sehingga tafsiran identitas daerah menjadi terjemahan setiap elit secara berbeda-beda..
Munculnya metode represi yang digunakan melalui tekanan ekonomi, pembentukan opini media massa dan pengendalian kaum intelektual dengan isu hak asasi manusia (HAM), Lingkungan Hidup, demokratisasi dan Gender, privatisasi ekonomi dan sebagainya. Berbagai tekanan tersebut dilakukan melalui kebijakan pemerintah negara maju, maupun melalui jalur-jalur penguasaan dan pembaiyaan terhadap NGO-NGO, dengan mengedepankan kekuatan.Kebijakan embargo atau lewat kebijakan internasional dengan cara menggunakan tangan lembaga-lembaga internasional (IMF, World Bank, dll) yang juga pernah dialami bangsa Indonesia.
Ini semua merupakan alat penekan bagi negara-negara sedang berkembang. Yang mengikat berbagai komponen kebangsaan pada bangsa lain untuk dapat menyuarakan kepentingan mereka melalui perubahan UUD, UU dan berbagai peraturan. Peranan Multinational Corporation dalam hal ini juga tidak kecil terutama dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sekaligus pengendalian terhadap elite politik pusat dan daerah
Pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini yang nampaknya kian terseret dalam pusaran ekonomi global, membawa liberalisasi dan privatisasi sebagai salah satu modus ekonomi yang ditempuh pemerintah dalam membangun.
2. Pilar Ekonomi Pro Rakyat dalam Sistem ekonomi Indonesia
Ketahanan nasional adalah kondisi yang memiliki dimenasi banyak, tetapi bagi ilmuwan ekonomi rasional cenderung mengidentikkan dengan ketahanan ekonomi nasional (national economic resilience) keadaan itu menyebabkan berbagai dimensi hadir yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya secara bersama-sama, dengan artian tak satupun dimensi yang bekerja pada satu masa melainkan setiap saat saling berhubungan. Hal tersebut menurut (Bambang Sudibyo, 1996) adalah:
1. Stabilitas ekonomi
2. Kohesivitas atau tingkat integrasi ekonomi
3. Ketahanan sistem ekonomi terhadap gocangan dari luar sistem ekonomi
4. Margin of safety dari garis kemiskinan
5. Keunggulan competitive produk-produk ekonomi nasional
6. Pertumbuhan
7. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya (size) perekonomian
8. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.
Terciptanyan ketahanan nasional menurut bambang adalah hal akan dicapai ketika tercipta interaksi dimensi seperti yang disebutkan diatas. Dan kondisi itu menyebabkan dalam evaluasi yang harus dilaksanakan, akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pokok dari masyarakat yaitu kesejahteraan.
Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari suatu masyarakat yang hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka, saling menolong , bergotong royong, rasa saling memiliki (sense of belonging), serta memiliki falsafah, bahasa, dan aspirasi yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan serta kepentingan nasional.
Pilar ekonomi kerakyatan Indonesia yang didirikan diatas azas kerakyatan adalah wadah pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu dibutuhkan mekanisme khas sistem keindonesiaan dalam artian dapat melakukan pemihakan kepada nilai sosial budaya yang mengkerangkai ideologi bangsa sehingga secara otomatis tidak didirikan diatas pondasi ekonomi klasik yang mengedepankan aspek utility maksimaxer pada profit.
3 (tiga) pilar ekonomi yang penting tersebut adalah BUMN/D, Koperasi dan swasta nasional. Pertanyaannya adalah mengapa dengan ketiga sumber ekonomi tersebut. Badan usaha Milik negara dan atau daerah adalah pelembagaan mekanisme ekonomi yang dikelola negara dalam mencapai aspek kebutuhan pelayanan dan berharap dapat mengantarkan masyarakat ke kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dimungkinkan karena seluruh potensi dan orientasinya digerakkan oleh kekuatan ideologi kebangsaan atau pencapaian meksimalisasi ekonominya adalah dimaksudkan agar masyarakat bangsa dapat terlayani secara baik dan mengamankan ketahanan bangsa dari segi aktifitas yang dilakukannya. Demikian juga dengan badan usaha milik daerah hanya konteks dalam batasan yang lebih berbeda.
Perusahaan swasta nasional dimaksudkan sebagai salah satu pilar ideologi ketahanan ekonomi sebab sumber potensi yang dikuasai dan digerakkan oleh potensi bangsa yang tentunya memiliki sense of belonging terhadap bangsanya. Untuk itu, maka swasta nasional merupakan potensi yang harus dapat digerakkan walaupun pada kenyataannya terdapat banyak pengelola atau pelaku usaha swasta nasional yang tidak mampu mempertahankan ideologisasi ekonomi kebangsaannya karena bebagai alasan utamanya masalah hambatan modal dan jaringan. Kondisi ini kerap terjadi utamanya pada masa-masa nasionalisasi ekonomi di era Bung karno dan Moh. Hatta, yang memberikan kompensasi usaha bagi pribumi tetapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena umumnya hak istimewa tersebut dijadikan komoditi bisnis yang kemudian didominasi oleh kalangan non pribumi.
Koperasi adalah satu-satunya pelembagaan sistem ekonomi yang cenderung sub sistensi menjadi pelembagaan moda ekonomi produksi yang tertata secara baik dan mampu memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi anggotanya. Kemampuan mempertahankan ketersediaan kebutuhan kehidupan pokok masyarakatnya merupakan mekanisme ketahanan ekonomi yang tiada taranya sebab mampu melakukan penanganan dan peredaman gejala ekonomi sejak dini sehingga mampu memperkuat potensi dan keutuhan bangsa, meskipun kenyataannya bahwa perhatian yang rendah terhadap pelembagaan sistem ekonomi masyarakat ini disebabkan rendahnya kualitas komunikasi antara masyarakat dengan masyarakat lain, maupun dengan pemerintah menjadikan Koperasi dijadikan adagium yang negatif menjadi “Kuperasi” sebab mekanisme tradisional yang menjadi ciri khasnya menjadi hilang.
Mengapa ketiga pilar ini menjadi penting bagi ketahanan ekonomi nasional bangsa?. Ini tak lain dikarenakan bahwa setiap anak bangsa yang memiliki wawasan nusantara yang baik, akan selalu menempatkan diri dan kepentingannya pada posisi kedua dan meletakkan kepentingan bangsa dan negara adalah sebagai prioritas utama diatas segalanya. Realitas demikian bukanlah hal yang baru di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam mencapai hasil perjuangan dalam bentuk kemerdekaan di seluruh pelosok negeri pada kenyataannya melibatkan komponen masyarakat tanpa menghitung nilai kembali harta yang diberikan kepada sebuah perjuangan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa arah dan kekuatan perjuang sebuah bangsa hanya dapat dipercayakan kepada masyarakatnya, sebab sesungguhnya merekalah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan dan akan dikemanakan ekonomi ini sehingga masyarakat dapat merasakan sebuah kemajuan.
Paradigma seperti itu tentunya tidak akan diperoleh dalam mekanisme pasar global yang didominasi oleh Multy National Corporations (MNCs) dan perusahaan Trans National Corporations (TNCs). Orientasi mereka adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan yang akan mereka gunakan untuk pengembangan dan pengusaan investasi beserta penguasaan ideologi bangsa lain dengan mekanisme ketergantungan yang tak putus-putusnya.
3. Sistem Ekonomi Nasional dan Ketahanan Nasional Indonesia
Sumber daya bangsa (alam dan manusia) sebagai potensi ekonomi merupakan peluang yang harus dapat dikelola atau dibangun dalam Penataan sistem ekonomi yang dapat menjadi kekuatan integralistik bangsa Indonesia. Sistem ekonomi bangsa yang didominasi oleh pasar, merupakan fenomena empirik dimana potensi ekonomi pada sebuah sistem yang sangat ditentukan oleh mekanisme jasa perbankkan akan menyebabkan ketergantungan sistem ekonomi pada sistem pasar uang yang dimainkan oleh segelintir manusia yang berada dalam dunia saham. Untuk itu maka globalisasi ekonomi ditentukan oleh beberapa bursa saham. Untuk itu, maka ekonomi nasional kaitannya dengan dunia global harus segera dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini mengingat bahwa keberadaan pranata ekonomi yang ada merupakan salah satu komponen penting yang menentukan terciptanya iklim kondusif bagi integrasi bangsa yang utuh dan kuat
Digunakannya potensi dan kekuatan ekonomi bangsa tersebut merupakan bukti kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa sebagaimana diuraikan tentang Kriteria Negara kuat:
1. Memiliki ideologi yang menjadi pedoman dan panutan segenap bangsa;
2. Ditopang oleh pilar-pilar politik, ekonomi, militer, dan budaya yang kokoh;
3. Berdiri di atas pondasi dan modal dasar kependudukan, geografi, dan kekayaan alam, yang tampil dengan daya saing kompetitif;
Hal tersebut diatas merupakan kaitan yang sangat terikat dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sehingga, singkronisasi antara nilai ideologi, potensi sumber daya (manusia dan alam) serta sistem-sistem yang ada, merupakan harmoni yang harus mampu menciptakan kondisi dan bentuk tersendiri sebagai identitas sebuah bangsa (lihat konsep tri gatra dan astra gatra). Keberadaan ketahanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada sebagai komponen gatra yang saling terkait dan memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat.
Sistem ekonomi sebagaimana yang dipahami tentang ketahanan suatu bangsa, maka keterkaitan antara berbagai aspek telah sering kita rasakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Kehancuran sistem ekonomi yang mengilhami terjadinya reformasi merupakan bukti bahwa jika salah satu dari komponen tersebut mengalami kemadegan atau ketidaksesuaian akan berdampak secara luas terhadap kondisi bangsa secara keseluruhan.
Sampai saat ini, kondisi ekonomi bangsa masih mengalami masa-masa yang sulit. Karena sangat sulit membayangkan dalam sebuah evaluasi yang menunjukkan keberhasilan sistem ekonomi indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai, tetapi realitas yang kita temukan adalah masih banyak keganjilan dan ketidakbecusan yang menjadi implikasi dari sistem ekonomi yang dibangun dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Dampak tersebut, sesungguhnya menunjukkan ketidaksesuaian antara berbagai komponen pendukung yang menentukan terciptanya ketahanan nasional, hal ini dapat menjadi gambaran bahwa integrasi sistem mestilah harus saling menopang antara satu dengan lainnya. Inipula yang membenarkan pandangan umum tentang eksistensi sebuah sistem ekonomi pada suatu bangsa yang tidak akan pernah sama.
Alasan mendasar hal diatas, adalah karena setiap bangsa dibangun dari latar belakang sosial, budaya dan ideologi yang berbeda. Sehingga jika ada upaya duplikasi ataupun mencontoh sebuah sistem yang tidak dibangun dari karakteristik umum masyarakat, yang akan terjadi adalah kegamangan atas orientasi dan metode sistem baru tersebut.
Dibutuhkan sebuah perjalanan panjang untuk dapat mengintegrasikan nilai baru tersebut dengan lingkungan barunya. Hal ini sangat terlihat dengan berbagai sistem yang ada disekitar kita saat ini, seperti nampak begitu kerdilnya demokrasi di Indonesia meskipun ruang untuk akselerasi sistem tersebut telah sangat luas dibuka secara politik, ekonomi maupun hukum.
Karakter sosial budaya masyarakat yang lahir dari perjalanan panjang masyarakat indonesia secara individu maupun kelembagaan, pada kenyataannya menunjukkan hal yang bertolak belakang. Sosok masyarakat Indonesia yang relatif patrimonial membawa prilakunya kepada kepatuhan terhadap elit, sehingga keberadaan partisipasi sebagai inti dari demokrasi tidak dapat diwujudkan bahkan berkorelasi dengan menguatnya konflik horizontal yang kini banyak terjadi di Indonesia.
Pembenaran hal itu karena tingkat heterogenitas bangsa Indonesia sesungguhnya ditopang secara lokalitas oleh sentimen primordialisme yang sangat kuat, baik secara kekeluargaan maupun sebagai sentimen ethnie dalam artian kelompok budaya maupun religi.
Pada kenyataannya sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh model prilaku mekanisme produksi masyarakat yang cenderung subsistensi dan meletakkan komunitas sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Jika mencermati prilaku ekonomi masyarakat Indonesia dalam aktifitas kesehariannya terlihat bahwa bentuk tersebut masih kuat terjaga karena hidup sebagai kelengkapan budaya masyarakat seperti dalam ritual-ritual yang dilaksanakan maka kekuatan ekonomi mereka ada pada subsistensi ekonomi keluarga dan komunitas. Untuk melaksanakan upacara pernikahan, pemakaman dan sebagainya dalam masyarakat maka ketergantungan terhadap komunitas menjadi sangat tinggi karena modus ekonomi subsistensi yang ada dan dinilai secara sosial dan bukan ekonomi.
Menjadi sangat mengherankan jika keadaan tersebut, tidak menjadi perhatian bagi elit bangsa. Pengaruh globalisasi telah menghancurkan keyakinan sebagai bangsa yang memiliki kemampuan untuk dapat setara dengan bangsa lain menjadi bangsa yang segala sesuatunya tergantung oleh mekanisme pasar global itu. Harus dipahami bahwa komposisi pasar global akan senantiasa menguntungkan negara yang memiliki kemampuan teknologi, modal, pendidikan dan pertahanan keamanan yang handal dan kuat yang lebih dominan.
Sementara penyedia bahan baku hanyalah akan menjadi daerah tertinggal karena senantiasa bergelut dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan modal yang berasal dari mekanisme produksi pertanian dihabiskan untuk kebutuhan teknologi masyarakat yang setiap saat senantiasa mengalami perubahan atas design maupun kegunaanya. Dengan demikian, maka persyaratan mesti adanya hasil saving untuk dimungkinkannya dilaksanakannya pembangunan dan investasi dengan modal tidak terjadi dan berganti menjadi siklus konsumsi yang dominan dan pada akhirnya melahirkan involusi pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz pada kasus petani di Jawa.
Pilar ekonomi produksi bangsa Indonesia yang sesungguhnya adalah pada beberapa pilar penting seperti Badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/BUMD) dan Koperasi serta perusahaan swasta nasional/daerah. Ketiga kekuatan penting tersebut dalam konteks kebangsaan adalah potensi yang diharapkan dapat menciptakan dan membangun kemakmuran bagi rakyat.
Kebijakan pro rakyat sesungguhnya program yang menempatkan seluruh komponen kebangsaan dalam mendorongnya menjadi sesuatu yang ril dan implementatif. Langkah awal yang ditempuh pemerintah dengan penyediaan berbagai program yang disertai dengan dana pendampingan adalah pemicu atau trigger yang diharapkan dapat membangunkan dan mendorong potensi lain untuk menggarap masyarakat dari sisi yang berbeda, tetapi tetap eksis sebagai satu keutuhan program.
Dari sisi seperti itulah semestinya lahir sinergitas program yang menempatkan rakyat dalam sumbu utama capaian menuju kemakmuran. Ini merupakan kondisi yang sulit jika, pemerintah dalam artian ”birokrasi kedinasan” atau departemen bekerja terlepas dari mekanisme ekonomi yang lebih banyak mengendalikan sistem perekonomian nasional seperti 3 (tiga) pilar diatas. Dampak yang ditimbulkan dari keadaan ketidaksinambungannya, akan melahirkan effek negatif berupa ketergantungan nasib masyarakat marginal pada pundi-pundi program pemerintah sehingga lebih bersifat charity dari pada pemberdayaan (empeworing).
C. KESIMPULAN DAN SARAN
Keterlibatan modus ekonomi yang dibangun oleh pilar ekonomi bangsa adalah peluang utama akan hadirnya kesejahteraan bagi masyarakat. Topangan kebijakan pemerintah hanya akan dapat berfungsi jika sarana untuk mengakomodasi ekonomi yang berpihak terhadap rakyat (pro rakyat) dapat secara intensif dan baku dapat dibangun dan dikembangkan. Kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, memungkinkan lahirnya kekuatan secara merata pada rakyatnya sesuai potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam sebuah proses produksi.
Kekuatan ideologi seorang anak bangsa yang dibangun pada ekonomi pro rakyat, akan menjadi penopang penting munculnya kecintaan terhadapa bangsa sehingga melahirkan sikap ketahanan nasional yang lebih bersifat naturalistik dan tidak dibangun diatas paksaan melainkan rasa penting sebagai rakyat terhadap negaranya dan sebagai pengakuan negara terhadap kekuatan masyarakatnya.
Sejarah telah mencatat bahwa pada akhirnya hanya pilar ekonomi yang dimiliki oleh komunitas anak bangsalah yang dapat memberikan dukungan dan topangan atas berbagai krisis dan kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kondisi tersebut telah mendorong para pemimpin bangsa pada masa awal berdirinya republik Indonesia untuk melakukan nasionalisasi. Untuk itu dalam memberikan penguatan pada ketahanan ekonomi bangsa yang saat ini didikte pasar global, maka tak lain yang harus dilakukan adalah membangun sistem ekonomi internal yang dapat mengadopsi perubahan global tetapi dengan tidak melepaskan tujuan kebangsaan sehingga menjadi alat perjuangan bagi keberhasilan melayarkan masyarakat ke kehidupan yang sejahtera. Keberpihakan pada kebijakan ekonomi pro rakyat menjadi tujuan utama dan satu-satunya bagi para pemimpin bangsa untuk membangunketahanan ekonomi nasional yang tangguh.
DAFTAR PUSTAKA
- Modul bahan ajar utama, Ketahanan Nasional, Lemhannas XLII tentang Konsep Dasar Ketahanan Nasional, oleh Tim ajar Lemhannas, 2008
- Ichlasul Amal, Armaidy Armawi (ed), cet kedua revisi, 1996; Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Gama Press, Yogyakarta Klklk
- Prof. DR. Yahya Muhaimin, 2006. Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Alex Dinuth, S.IP, Bahan Ajar PPRA XLII, 2008. Pancasila Di Era Globalisasi , Lemhannas, Jakarta
- Harold R. Issacs, Pemujaan Terhadap Etnis, Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik. Yayasan Obor , Jakarta, 1993
